Soal PKN kelas 9 SMP (30)

1.	Kebijakan terpusat adalah pengertian dari ........
	A. Federasi B. Desentralisasi C. Dekonsentrasi D. Sentralisasi

2.	Yang termasuk ketentuan Otonomi daerah adalah ........
	A. Pemegang kekuasaan pemerintah daerah B. Kekuasaan tetap milik pemerintah pusat C. Kekuasaan milik negara bagian D. Kekuasaan milik pemerintah daerah

3.	Undang-Undang yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 adalah ........
	A. Undang-Undang Dasar 1945 B. Undang-Undang Dasar RIS C. Undang-Undang Dasar Sementara D. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

4.	I. TAP MPR, II. Perpu, III. Undang-Undang, IV. Peraturan Pemerintah, V. Undang-Undang Dasar, VI. Perda, VII. Keppres. Urutan tata perundang-undangan yang benar adalah ........
	A. V, III, II, I, VI, IV, dan VII B. V, I, III, II, IV, VII, dan VI C. V, III, I, II, IV, VI, dan VII D. V, IV, VI, VII, I, II, dan III

5.	Peraturan yang dibuat oleh presiden bersama-sama dengan DPR adalah ........
	A. Undang-Undang Dasar B. Perpu C. Inpres D. Undang-Undang

6.	Hak asasi manusia pada dasarnya mempunyai kemerdekaan atau kebebasan sejak manusia lahir sebagai ........
	A. Milik bersama seluruh bangsa di dunia B. Keseimbangan hidup di alam semesta C. Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa D. Kebebasan manusia secara mutlak

7.	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat yang diatur oleh UUD 1945 pasal 28 adalah kebebasan yang ........
	A. Sebebas-bebasnya untuk mendirikan partai politik B. Tidak mutlak karena dibatasi dengan kewajiban C. Terikat dan dibatasi dengan peraturan atau UU D. Sangat mutlak bagi setiap warga negara

8.	Pada pelaksanaan demokrasi Pancasila, perbedaan pendapat justru menuju persatuan dan kesatuan bangsa, karena ........
	A. Mempunyai kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya B. Menerima semua pendapat yang berbeda untuk menjadi satu C. Anggota mayoritas mempunyai pendapat yang sangat dominan D. Musyawarah mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan

9.	Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dapat menggunakan dua cara, yaitu secara lisan atau tertulis. Contoh secara lisan adalah ........
	A. Menyampaikan saran pada saat musyawarah B. Mengemukakan pendapat pada saat diskusi C. Kepentingan rakyat pada umumnya D. Kehendak yang akan dilaksanakan

10.	Adanya sikap kepedulian terhadap hak dan kewajiban akan tercipta ........
	A. Suasana yang terlihat orang cenderung bekerja sendiri-sendiri B. Suasana saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing C. Perilaku yang tampak saling acuh tak acuh terhadap hak orang lain D. Hukum yang berlaku hanya untuk orang-orang yang melanggar HAM

11.	Segala warga negara tanpa terkecuali memperoleh perlindungan hukum, karena ........
	A. Kedudukan sama di depan hukum B. Hukum melindungi warga negara C. Hukum berada di atas segalanya D. Negara kita adalah negara hukum

12.	Hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan oleh bangsa lain. Ini merupakan pengaturan hak asasi manusia yang tercantum dalam ........
	A. Pembukaan UUD 1945 alinea I B. Pembukaan UUD 1945 alinea II C. Pembukaan UUD 1945 alinea III D. Pembukaan UUD 1945 alinea IV

13.	Pemegang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah ........
	A. Rakyat Indonesia B. Penduduk Indonesia C. Anggota-anggota DPR D. Anggota-anggota DPD

14.	Istilah kedaulatan rakyat terdiri dari dua kata kedaulatan dan rakyat. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah, daulat, yang berarti ........
	A. Kekuasaan B. Kerakyatan C. Kejayaan D. Kesaktian

15.	Sekumpulan konsep bersistem yang dijadikan dasar, membentuk arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup suatu bangsa disebut ........
	A. Nasionalisme B. Patriotisme C. Idealisme D. Ideologi

16.	Sebagai dasar negara, istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno pada tanggal ........
	A. 1 Juni 1944 B. 29 Mei 1945 C. 1 Juni 1945 D. 1 Mei 1945

17.	Ciri-ciri ajaran ideologi komunis, di antaranya adalah ........
	A. Atheis B. Oposisi C. Demokrasi D. Nasionalis

18.	Pancasila yang benar dan otentik terdapat dalam ........
	A. GBHN B. UU C. Pembukaan UUD 1945 D. Konstitusi RIS

19.	Syarat konstitusi berdirinya suatu negara adalah, kecuali ........
	A. harus ada rakyat B. Wilayah tertentu C. Pemerintah yang berdaulat D. Berupa pengakuan dari negara lain

20.	Segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara merupakan pengertian dari upaya pembelaan negara secara ........
	A. Fisik B. Nonfisik C. Fisik dan Nonfisik D. Metafisik

21.	Unsur-unsur berdirinya negara secara konstitusi adalah ........
	A. Rakyat, penduduk, dan wilayah B. Rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat C. Rakyat, pemerintahan, dan pengakuan secara de facto D. Rakyat, warga negara, dan pemerintah yang berdaulat

22.	Fungsi perlawanan rakyat yang dilakukan dalam keadaan darurat perang dan merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung di medan perang adalah ........
	A. Ratih B. Kamtib C. Satpam D. Tibum

23.	Contoh perbuatan yang mencerminkan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari adalah ........
	A. Menghijaukan tanah-tanah gundul B. Selalu meningkatkan prestasi pribadi C. Bekerja dengan rasa tanggung jawab D. Berprofesi sebagai tugas keamanan

24.	Ikut serta dalam pembelaan bagi warga negara yang diatur dalam undang-undang merupakan ........
	A. Hak dan kewajiban negara B. Hak dan Kewajiban pemerintah C. Hak dan Kewajiban warga negara D. Hak dan Kewajiban setiap orang dalam negara

25.	Mahkamah Militer/Tentara Agung, berkedudukan di ibu kota ........
	A. Negara B. Propinsi C. Kabupaten D. Kota

26.	Keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara yang.menyangkut kepentingan umum disebut ........
	A. Hukum privat B. Hukum positif C. Hukum publik D. Hukum pidana

27.	Berikut ini adalah prinsip-prinsip peradilan, kecuali ........
	A. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa B. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan C. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman diperbolehkan D. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang

28.	Semua lembaga peradilan di seluruh wilayah NKRI adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan ........
	A. Undang-undang B. Peraturan pemerintah C. Undang-Undang Dasar D. Keputusan presiden

29.	Berikut ini adalah lembaga-lembaga peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ........
	A. Peradilan Umum B. Peradilan Militer C. Pengadilan HAM ad hoc D. Peradilan Tata Usaha Negara

30.	Koko Robert, seorang warga negara Papua Nugini kawin di Fiji dengan Elizabet Icih (WNI). Hukum yang mengatur peristiwa tersebut adalah ........
	A. Hukum perdata yang berlaku di Fiji B. Hukum perdata yang berlaku di Papua Nugini C. Hukum perdata yang berlaku di NKRI D. Hukum perdata Internasional